Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat saat ini telah membawa implikasi terhadap aktifitas masyarakat, baik dalam skala regional, nasional maupun global. Implikasi tersebut antara lain ditandai dengan perubahan paradigma dan pola pikir masyarakat yang semula hanya bersikap kurang aktif menjadi proaktif untuk mencari sumber-sumber informasi sesuai kebutuhan dan keinginannya. Dengan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka semua kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan publik menjadi hak publik dan terbuka. Kondisi ini membuat kesadaran masyarakat tentang kebutuhan akan informasi semakin tinggi.

Informasi yang aktual dapat diperoleh dari adanya data-data yang dikumpulkan dari sebuah peristiwa, penelitian atau pengawasan, sedangkan data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data sudah menjadi bagian dari aktivitas keseharian manusia karena dapat memudahkan seseorang untuk mengetahui informasi berdasarkan apa yang diinginkan. Begitu pentingnya data sehingga sering digunakan untuk membuktikan atau memvalidasi suatu pemikiran atau gagasan dari seseorang dalam mendukung ataupun membantah suatu pernyataan atau ide, bahkan sebagai solusi dalam menyelesaikan suatu masalah.

Adanya kesadaran publik juga berimplikasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, dimana pemerintah harus merubah paradigma. Penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya cenderung tertutup harus berubah lebih terbuka dan transparan, sehingga publik dapat mengetahui dan mengawasi kinerja pemerintahan dalam rangka mewujudkan good governance. Hal ini mendasari setiap OPD harus memiliki data, salah satunya adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bintan. Dinas Perikanan Kabupaten Bintan merupakan instansi pemerintah yang menangani bidang perikanan, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun perikanan pengolahan dan pemasaran yang bertugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang perikanan.

Kegiatan perikanan di Kabupaten Bintan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang bernilai strategis dan menguntungkan jika dilihat dari perubahan perilaku masyarakat yang mengalami pergeseran pola konsumsi ke produk-produk perikanan terutama di Bidang Perikanan Budidaya. Adapun tugas Bidang Perikanan Budidaya,dalam hal merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pengembangan perikanan budidaya tentunya membutuhkan data-data yang akurat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan, dan arah pengembangan sektor budidaya perikanan. Kehandalan dalam mengelola data di Dinas Perikanan Kabupaten Bintan menjadi hal yang sangat penting, karena tidak hanya berdampak pada kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bintan saja, melainkan juga berpengaruh pada kinerja organisasi perangkat daerah bahkan stakeholders lain secara umum. 

Namun, melihat kondisi eksisting pengelolaan data Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, masih menemui kendala serta permasalahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Data yang sangat banyak dan beragam, sehingga menyulitkan dalam pengumpulan data setiap tahunnya. Data tersebut meliputi data RTP perikanan budidaya, sebaran pembudidaya perikanan di Kabupaten Bintan, kelompok perikanan budidaya (pokdakan), produksi perikanan budidaya, jenis ikan yang dibudidayakan, jenis sarana dan prasarana budidaya yang dimiliki, sertifikat yang dimiliki, jenis dan jumlah bantuan pemerintah yang telah diterima, kontinuitas bantuan yang telah diberikan, hingga pemasaran hasil perikanan budidaya;
2. Belum adanya pemanfaatan teknologi sistem informasi berbasis digital dalam manajemen data khususnya perikanan budidaya;
3. Ketidakselarasan antar satu data dengan data yang lain yang menyebabkan keterlambatan dalam penyediaan data apabila dibutuhkan sewaktu waktu;
4. Belum optimalnya koordinasi lintas bidang di Dinas Perikanan dalam pelaksanaan pelayanan data;
5. Jarak tempuh dalam pengumpulan data yang cukup jauh di beberapa lokasi menyebabkan keterlambatan dalam penginputan data, sehingga pelayanan data menjadi tidak efektif dan efisien.
6. Jumlah arsip data yang banyak tidak didukung dengan kapasitas ruang penyimpanan yang mumpuni.

Permasalahan-permasalahan di atas tentunya apabila tidak dilakukan 
perubahan secara signifikan akan memberikan dampak sangat luas dalam mewujudkan optimalisasi kinerja di Dinas Perikanan Kabupaten Bintan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Bintan membutuhkan suatu wadah yang mampu menampung seluruh data yang terorganisir dan terintegrasi dengan baik serta memiliki kemudahan dalam melakukan rekapitulasi dan pemetaan wilayah perikanan budidaya bagi penggunanya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, seperti yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penggunaan teknologi digital dalam manajemen kantor menurut Chistobaev, A., & Kulakovskiy, E. (2020) memberikan gambaran pasti yang dapat memastikan efisiensi di beberapa bidang administrasi yang mampu mengurangi biaya manajemen dan, karenanya, meminimalkan dokumen, serta pengurangan waktu untuk penundaan birokrasi dan persiapan dokumen yang diperlukan untuk populasi ketika menggunakan platform dalam memecahkan masalah yang signifikan.

Penerapan teknologi informasi dalam Sistem Informasi, khususnya dalam pemerintahan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dan membantu dalam proses pengolahan data dengan menggunakan sistem pengolahan basis data yang cepat dan tepat. Dengan adanya sistem informasi basis data, maka pemerintah akan mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan bagi penggunanya 
sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, dalam rangka perencanaan strategis ke masa depan. Proses pengambilan keputusan yang baik tentunya harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat, tepat waktu, dan tepat isi agar keputusan yang diambil tepat sasaran dalam mewujudkan good governance.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Bintan membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mendukung peningkatan kinerja melalui sistem pelayanan data dan informasi pada Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, sehingga menggagas Aksi Perubahan yang berjudul “Optimalisasi Kinerja Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Berbasis Aplikasi SI-IKAN”. SI-IKAN adalah Sistem Informasi Perikanan Bintan yang merupakan pelayanan berupa database dan sistem informasi terpadu perikanan budidaya di Kabupaten Bintan, sehingga mampu menghasilkan pelayanan data berkualitas yang efektif dan efisien.