Sudah saatnya untuk mengubah pola pengawasan dengan lebih mengedepankan fungsi pencegahan terjadinya penyimpangan dan mengupayakan agar Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja proaktif, serta menempatkan pengawasan sebagai hal yang penting dan dibutuhkan bagi manajemen yang dapat membantu tercapainya tujuan organisasi dengan baik. Inovasi ini lahir dan berpijak dari paradigma baru fungsi APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dari pengawasan yang semula berfungsi sebagai Watchdog bergeser menjadi berfungsi sebagai pembina, konsultan, pendeteksi dini (early warning) dan penjamin mutu (quality). Selain itu juga tuntutan bahwa APIP harus bisa meningkatkan kapabilitas yang hal ini juga diukur melalui leveling APIP. Dengan perkembangan tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin tinggi maka akan berdampak pula meningkatnya akuntabilitas kinerja. Untuk menjaga hal tersebut maka pengawasan tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara lama. Adapun inovasi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan layanan konsultasi atas fungsi pembinaan dan pengawasan serta untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan atas penyelenggaraan layanan klinik konsultasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan. Diharapkan pelajaran sekaligus inspirasi yang diperoleh dengan dilakukannya inovasi ini yaitu memberikan wawasan dan pengetahuan baru, baik bagi para auditor maupun OPD/ APIP lain/ masyarakat pengguna layanan serta upaya pencegahan dapat dilakukan dengan lebih masif, sehingga kegiatan pengawasan yang sifatnya post audit dapat dikurangi. Selain itu adalah berkembangnya mindset positif untuk selalu melakukan pemantauan, dimana selama ini pemantauan merupakan satu kegiatan dari siklus manajemen yang paling lemah. Dan bila layanan ini dapat dimanfaatkan secara baik oleh OPD mitra maka akan mengurangi beban pengawasan yang selama ini lebih bersifat post audit dan tentunya juga akan lebih efektif untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan karena akan lebih cepat terdeteksi dan diantisipasi. Terkait permasalahannya, hanya saja kecepatan replikasi tentunya juga sangat bergantung pada komitmen dari pimpinan tertinggi maupun personil teknis pengampunya. Jika semua punya komitmen yang sama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih maka upaya membuat terobosan dan inovasi positif tentunya bukanlah hal yang sulit untuk dapat diwujudkan.